Kehidupan keluarga aku sangat sederhana. Bapak adalah seorang CPNS di DPU sementara Ibu juga CPNS di P dan K. Terkadang aku harus merelakan keinginanku untuk membeli sesuatu, karena penghasilan dari kedua orang tua aku digunakan untuk membiayai sekolah adik dari Ibu yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Ketika aku berusia 6 tahun, aku disekolahkan di sebuah Sekolah Dasar Negeri Impres Gambarsari di desaku. Tiap hari berbekal buku tulis bersampul kertas buram berwarna coklat aku pergi ke sekolah walaupun tanpa sepatu. Sejak kelas V SD aku mulai berjualan kacang bawang di sekolah atau menitipkannya di koperasi sekolah. Aku sebenarnya malu melakukan hal ini, tapi dengan cara ini aku bisa membeli buku dan pensil. Namun sayang sekolah tempatku menimba ilmu kini telah ditenggelamkan oleh pembangunan Bendung Gerak Serayu di jaman pemerintahan Bapak Soeharto.

Setelah aku tamat dari SD, kemudian melanjutkan ke SMP N Sampang yang berjarak 5 (lima) kilometer dari rumahku. Tiap hari dengan menaiki sepeda bekas aku berangkat ke sekolah melalui area persawahan yang sangat luas dan sepi. Aku tak pernah membayangkan ketika aku berangkat sekolah sering menjumpai kerumunan orang karena ada mayat yang tergeletak di pinggir jalan. Waktu itu terkenal sekali dengan istilah “Petrus”. Sampai sekarang aku juga tidak tau apa sebenarnya “Petrus” itu. Sepulang dari sekolah aku harus membantu Bapak dengan menjadi tukang tambal ban sepeda motor. Tidak jarang satu-satunya adik aku sering diolok-olok oleh temannya sebagai anak tukang tambal ban.

Ketika lulus SMP aku berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti tes masuk ke SMA Taruna Nusantara Magelang. Kedua orang tua, Kakek dari Bapak, dan Nenek dari Ibu, hampir tiap tengah malam melakukan shalat sunat mendoakan aku agar bisa diterima di sekolah Calon Pemimpin Bangsa. Alhamdulillah, Allah SWT mendengar doa hamba-Nya dan aku dinyatakan lulus ujian masuk SMA TN. Semenjak itu aku tinggal di asrama sekolah di Magelang. Aku jarang sekali ditengok kedua orang tua, dan aku pulang ke rumah 2 (dua) kali dalam setahun. Hati ini rasanya hancur ketika di siang hari aku membaca surat dari Ibu, bahwa rumah kami satu-satunya di kampung terpaksa harus dijual. Kedua orang tua aku mempunyai beban hutang yang sangat besar jumlahnya saat itu. Sehingga mereka terpaksa tinggal di Perumahan Dinas yang dihuni oleh 2 (dua) keluarga dalam satu rumah.

Setelah tamat dari SMA aku bertekad kuliah walaupun kedua orang tua aku tidak sanggup membiayai. Dengan semangat dan doa aku diterima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta. Sebuah perguruan tinggi kedinasan di bawah Departemen Keuangan dan tidak dipungut biaya apapun selama kuliah. Aku ingat betul kedua orang tua aku hanya sanggup kirim uang sebesar Rp. 80.000,- per bulan. Dari jumlah itu harus aku sisihkan untuk bayar kost sebesar Rp. 40.000,- dan sisanya buat makan dan lain-lain selama sebulan. Aku mengerti uang tersebut adalah jerih payah kedua orang tuaku yang kadang kala harus mengumpulkan dari saudara-saudara di kampung atau meminjam ke tetangga. Tapi aku sangat bersyukur karena lewat STAN inilah aku bisa diangkat menjadi PNS di Ditjen Pajak Departemen Keuangan sampai sekarang. Disela-sela pekerjaan kantor aku melanjutkan kuliah di Perbanas Jakarta jurusan akuntansi. Walapun relatif lama akhirnya aku berhasil menamatkan pendidikan S1 sebagai Sarjana Ekonomi. Aku bangga karena di kampung aku jarang sekali ada sarjana. Mungkin inilah salah satu cara menunjukkan baktiku kepada orang tua. Semua pengorbanan kedua orang tua tidak bisa dinilai dengan materi. Aku hanya ingin melihat kedua orang tuaku selalu tersenyum dan bahagia di hari tuanya. Semoga aku bisa menjadi anak yang diharapkan oleh mereka.

Saat ini aku telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki. Aktivitas sehari-hari disamping
sebagai PNS, aku mengisi hari liburku dengan kegiatan tambahan di bidang rental sound system (solo organ & chamber), advertising (indoor and outdoor solutions), dan menjadi Direct Sales Agency salah satu bank internasional. Semoga dengan cara ini aku bisa membuka lapangan kerja dan bermanfaat bagi orang lain.

1. Berdasarkan surat Saudara dan dokumen – dokumen yang disertakan disampaikan bahwa :

a. Perusahaan Saudara PT GBS terikat kontrak dengan salah satu Departemen RI Nomor : 56.7/EFGH/2008 untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Produksi dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Sumber dana akan dibayarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas beban Daftar Isian Pengeluaran Anggaran (DIPA).

b. Ruang lingkup pekerjaan dalam Kontrak Jasa tersebut adalah melakukan kegiatan Produksi dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di media televisi swasta dan nasional.

c. Menurut Saudara pekerjaan tersebut seharusnya tidak dikenakan PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 5 huruf h Kelompok Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah “ Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan”

e. Saudara minta Surat Penjelasan Perlakuan PPN atas kegiatan tersebut.

2. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai yang terkait dengan permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Pasal 4A ayat 3 huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 antara lain mengatur jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yaitu jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain mengatur:

(1) Pasal 5 huruf h menyebutkan Kelompok Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.

(2) Pasal 12 menyebutkan jenis jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.5/1989 tanggal 28 Juni 1989 tentang PPN atas Usaha Periklanan yang merupakan penyampaian Surat Direktur PPN dan PTLL Nomor : S-539/PJ.32/1989 tentang PPN atas Usaha Periklanan, dalam butir 5 surat tersebut ditegaskan bahwa dalam hal terjadi pemuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) oleh Mass Media yang bersangkutan atau dibiayai oleh sponsor tertentu asalkan identitas atau kepentingan sponsor tidak diungkapkan dalam iklan dan dana yang tersedia oleh sponsor tersebut benar-benar sebesar biaya yang diperlukan untuk membuat ILM dimaksud sehingga Mass media yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan dari pemasangan ILM tersebut, maka atas pemuatan ILM dalam Mass Media tersebut tidak terutang PPN.

3. Berdasarkan uraian di atas dengan ini disampaikan bahwa :

a. Jasa penyiaran yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah

· jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan yaitu jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial, dan

· dalam hal terjadi pemuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) oleh Mass Media yang bersangkutan atau dibiayai oleh sponsor tertentu asalkan identitas atau kepentingan sponsor tidak diungkapkan dalam iklan dan dana yang tersedia oleh sponsor tersebut benar-benar sebesar biaya yang diperlukan untuk membuat ILM dimaksud sehingga Mass Media yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan dari pemasangan ILM tersebut.

b. Penyerahan Jasa Penayangan Informasi melalui Iklan Layanan Masyarakat di media televisi sepanjang memenuhi ketentuan huruf a di atas tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian untuk dimaklumi.

Rasanya sepenggal percakapan ini sering terjadi di beberapa KPP di Jakarta. Karena sejak tanggal 7 April 2008 beberapa banyak Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Madya dari KPP Pratama. Wajar kalau mereka kaget dan heran, karena sosialisasi yang dilakukan DJP justru dilaksanakan setelah dipindahkannya Wajib Pajak tersebut. Belum lagi adanya tragedi perubahan Peraturan, padahal Peraturan terdahulunya belum sempat dijalankan dalam rangka masa transisi. Sehingga sosialisasi yang dilakukan beberapa KPP Madya hanya merupakan ajang keluhan Wajib Pajak saja. Implikasi kepindahan mereka secara mendadak berdampak cukup serius dalam kegiatan usaha yang mereka jalankan. Mereka harus mengubah kembali semua dokumen perusahaan, padahal kita tau dokumen yang diganti belumlah kering cetakan tintanya karena mereka baru saja mengganti menjadi KPP Pratama. Kontainer tertahan di Bea Cukai karena perbedaan NPWP pada saat pengurusan impor dengan pengeluaran barang. Belum lagi pekerjaan tambahan terkait penerbitan faktur pajak standar, bukti potong, migrasi data yang belum beres, muncul tunggakan baru, berkas yang tercecer, dan lain-lain.

“Setelah ini, kami mau dipindahin kemana lagi, Pak?” tanya salah seorang Wajib Pajak di KPP Madya. “Saya juga tidak tau, Pak”, jawab seorang Account Representative. Jawaban yang sangat naif bagi seorang petugas pajak, tapi sekaligus jawaban yang sangat jujur dan sangat masuk akal. Jika Wajib Pajak menyatakan bahwa modernisasi di DJP terkesan sporadis dan belum adanya konsep yang matang memang ada benarnya. Sebaliknya pihak DJP menganggap bahwa proses tersebut sudah dipikirkan dengan terencana dan sangat matang. Jadi tak ada gunanya kita bahas persoalan ini, lebih baik kita fokus kepada penyelesaian proses transisi ini.

Semoga repotnya mengurus dokumen kepindahan perusahaan mereka terbayar dengan pelayanan yang lebih baik di KPP Madya. Marilah kita bersama kembangkan proses berpikir yang positif dalam rangka kesetaraan Wajib Pajak dan Aparat DJP.